undang undang pertanahan tentang sertifikat tanah. 6 Badan Pertanahan Nasional, 1993, Himpunan Karya Tulis Pendaftaran Tanah, Bumi Bhakti Adhi. undang undang pertanahan tentang sertifikat tanah

id Naskah diterima: 17 Juli 2020; revisi: 15 April 2021; disetujui: 19 April 2021 DOI: 10. a. I/IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah. Ringkasan Perbedaan 5 Sertifikat Properti di Indonesia. Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. 18/2021”). Pengaturan pertanahan dihimpun dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peratauran Dasar Pokok-Pokok Agraria yang kesehariannya disebut dengan UUPA (Undang-und ang Pokok Agraria). 14. , Sarjita, S. Fungsi. UNDANG-UNDANG TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN. Dec 18, 2019 · Dengan lahirnya UUPA telah menghapuskan kebijakan-kebijakan pemerintah saat di era kolonial Belanda tentang pertanahan. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007) membagi ruang atas ruang daratan (tanah), ruang lautan/perairan dan ruang angkasa. Kata Kunci: Tanah, Sertifikat Tanah, Sertifikat Ganda, Akibat Hukum . Pada saat Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik ini mulai berlaku, Ketentuan Pasal 163A, Pasal 178A dan Pasal 192A Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Sehingga jelaslah PP No 18 Tahun 2021 ini telah memperkaya ketentuan Pasal 19 UUPA, yaitu:. Dengan kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah, pemilik tanah dapat melakukan perbuatan hukum apa sajaPemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang; Mengingat : 1. detikFinance Properti Aturan Sertifikat Elektronik terbit, Urus Hak Tanah Lebih Mudah Hendra Kusuma - detikFinance Sabtu, 23 Jan 2021 17:15 WIB. Mengingat : 1. Dalam Permen ATR/BPN 21/2020 tersebut dijelaskan bahwa kasus pertanahan meliputi: [1] Sengketa pertanahan, yaitu perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas; [2] Konflik pertanahan, yaitu perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan,. com : “Implementasi kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No 1/2021 tentang Sertifikat Elektronik”. Sertipikat merupakan alat bukti hak atas tanah. Adapun langkah yang dapat Anda tempuh yaitu: Buka laman atrbpn. com - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. [10] Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”) PP 18/2021 mengatur status alat bukti hak-hak atas tanah lama. Undang-Undang No. Smd. P. 7 6Supriadi, Hukum Agraria, (Jakarta: Sinar Rafika, 2007), halaman 3. 1997. lembaga yang berwenang untuk menerbitkan sertipikat tanah adalah Badan Pertanahan Nasional. 5 tahun 1960, dalam jangka waktu 20 tahun, tanah-tanah bekas hak Barat ini. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Sertifikat hak-hak atas tanah berlaku sebagai alat bukti yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah , yang kini telah dicabut dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 . Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2117), 6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional; 8. Kami kurang mengerti apa yang Anda maksud dengan akta tanah. Tanah garapan tidak bisa diubah statusnya menjadi hak milik, ketika lahan tersebut sudah dilekati oleh suatu hak kepemilikan seseorang. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021, pasal 13 ayat 3 memang berbunyi bahwa "Kepala Kantor Pertanahan menarik Sertipikat untuk disatukan dengan buku tanah dan disimpan menjadi warkah pada Kantor Pertanahan. Judul: Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah (Studi Kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar) Dalam penulisan ini penulis membahas masalah Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah (Studi Kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar). Jakarta -. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Mengingat : 1. 1756/15. Kemudian, berdasarkan Penjelasan Pasal 96 ayat (2) UU 1/2022, yang menjadi objek pajak adalah lahan pertanian yang sangat terbatas. Hk. Bukti pelunasan biaya pendaftaran Hak Tanggungan. ” Adapun dasar hukum pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia adalah Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. Dengan hadirnya undang-undang pertanahan yang merupakan buatan asli bangsa, Indonesia telah memiliki hukum tanah yang seragam. Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (“Permen Agraria/BPN 9/1999”) mendefinisikan pembatalan hak atas tanah sebagai pembatalan. 18 Tahun 2019 yang mengatur tentang tanah ulayat, sebelumnya pengaturan tentang tanah ulayat telah dicabut oleh Permen ATR/Kepala BPN No. Memahami apa itu HGU dan dasar hukumnya. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HAK TANGGUNGAN. masih kurang mengetahui undang-undang dan peraturan tentang pertanahan khususnya tentang prosedur pembuatan sertifikat tanah, Ketersediaan tanah tidak seimbang dengan jumlah peminat yang memerlukan tanah serta pembangunan 6 Utoyo Sutopo, Masalah Penyalahgunaan Setifikat Dalam Masyarakat dan Upaya Rencana Digitalisasi Sertifikat Tanah. UU No. Selengkapnya Cara Cek Sertifikat Tanah Ganda dan Langkah Hukumnya. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Aspek Hukum Layanan Sertifikat Tanah Elektronik Dwi Wulan Titik Andari, Dian Aries Mujiburohman. terakhir diperbarui 24 May 2022 • 7 menit membaca Pembeli Rumah Pemula. dengan Undang-undang Agraria. Dalam UU Pokok Agraria pasal 24 telah disebutkan “Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundangan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya; d. No. Tanah warisan atau yang biasa dikenal dengan istilah tanah girik merupakan salah satu aset yang perlu untuk dilindungi. pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria). “Itu yang tertuang di pasal 16 UUPA, selain macam hak atas tanah tersebut tidak ada,”. 1. Tolok ukurnya, kesesuaiannya dengan maksud dan tujuan UU Cipta Kerja (UUCK). PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU). SURAT EDARAN NOMOR 6/SE-100. Arifin Bur dan Desi Apriani, Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah, Jurnal UIR Law Review, Volume 01, Nomor 02, 2017, hlm. Bahkan beberapa di antaranya menghasilkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde) untuk menyatakan sertifikat hak atas tanah tidak sah secaraBalik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Jual Beli Tanah Di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Batang. Bahwa ketika dilakukan pengukuran tanah a quo tidak disaksikan oleh pemilik tanah sempadan sebagaimana dimaksud Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Apa saja? Baca di sini. a. 11 Jul 2023 • Hukum dan Pajak Properti. BerkaitanPendaftaran tanah yang diadakan oleh pemerintah dalam rangka penerbitan sertifikat sebagai tanda kepemilikan hak milik (tanah milik), karena sertifikat tanah milik merupakan jaminan hukum, keperluan perekonomian sosial dan politik bagi pemegangnya, dengan mudah dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang hak milik secara otentik. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menerangkan bahwa hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Jul 17, 2023 · Undang-Undang Pertanahan tentang Sertifikat Tanah, Ini Aturannya! Undang-undang pertanahan tentang sertifikat tanah mengatur jika setiap lahan harus didaftarkan demi melindungi hak pemilik dan kepentingan tata kota. Jual-beli tanah di Indonesia berdasarkan UU No. Namun jika perjanjian tersebut dibuat berdasarkan paksaan atau kekhilafan maka menjadi tidak sah. Bagaimanakah pelaksanaan pemblokiran sertipikat hak milik atas tanah pada Kantor Pertanahan. Aturan ini tertera pada Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 mengenai Pokok. JAKARTA, KOMPAS. Warga Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lex Crimen, Vol. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara. Status kepemilikan terhadap sebidang tanah menjadi hal yang sangat penting. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah . Baca juga: Wajah Keraton dalam Pemanfaatan. dalam penyempurnaan undang-undang tentang pemerintahan. 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa :. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (“PP No. Bisakah Balik Nama Sertifikat Tanah Tanpa Penjual, diakses pada 17 Juni 2022 pukul 08. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, mengenai keaslian sertipikat serta. Undang-Undang. I/IV/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaf-taran Tanah Masyarakat, Surat Keterangan Tanah (SKT) tidak diperlukan lagi dalam proses pendaftaran tanah. Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. Kesulitan itu mucul karena para pakar hukum memaknai hukum dari. f. "Aturannya sudah terbit," kata juru. Undang-Undang Pokok Agraria yang disingkat dengan UUPA, merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pertanahan di Indonesia sejak empat puluh tahun yang silam. Bahwa pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ditugaskan kepada Pemerintah, merupakan sarana dalam memberikan jaminan kepastian hukum yang dimaksudkan; Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah dipandang Jun 15, 2022 · Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada W’o íı ˙ı ~í ˆ]’˚ µılv Z` W _hvıµlUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH . pihak BPN akan mengambil sumpah pemilik sertifikat di hadapan Kepala Kantor Pertanahan dan rohaniwan sesuai. baru di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. com. 01/I/2021 Tanggal 4 Januari 2021. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembara n Negara Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632); 6. Sertifikat tanah yang. Permen ATR/BPN No. PP ini merupakan peraturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang di. Agar UU Cipta Kerja dapat berlaku dengan efektif, pemerintah menetapkan banyak peraturan pelaksanaan. 13. 5 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Persediaan tanah tidak seimbang dengan jumlah peminat yang memerlukan tanah. Dalam hal untuk melaksanakan ketentuan pemberian hak atas tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“ UU No. masih kurang mengetahui undang-undang dan peraturan tentang pertanahan khususnya tentang prosedur pembuatan sertifikat tanah, Ketersediaan tanah tidak seimbang. Pada periode 1967–1973, aturan hukum mengenai pertanahan tidak sinkron dan tidak konsisten dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan berkarakter: eksploitatif terhadap sumber daya alam; berpihak pada. Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Bentuk dan Isi. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah; Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan. Maka, sebelum dilakukan transaksi jual beli tanah harus diteliti terlebih dahulu mengenai jenis hak atas. Jan 23, 2021 · Jakarta -. 7Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan 1 Pemberian Hak Atas Tanah Negara Seri Hukum Pertanahan II Sertifikat Dan Permasalahannya, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2002), halaman 1. 18 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah. Kehilangan dokumen seperti sertifikat tanah cukup memusingkan. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. Tanah Aset adalah tanah barang milik negara atau barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. ternyata putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum. Dasar hukum adanya pembatalan sertifikat tanah yaitu berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara. 5 tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria menjelaskan mengenai lima jenis sertifikat rumah dan properti menjadi lima seperti uraiannya di atas. 3. 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan peraturan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintahan. Bagi ahli waris maka sertifikat tanah yang diwariskan oleh pewaris akan menjamin hak-hakAtas Tanah tersebut yang tercantum didalam buku pendaftaran tanah (kantor pertanahan). Sudah Dilekati suatu Hak. 5 tahun 1960 dijelaskan bahwa negara. undangan dalam bidang pertanahan yaitu Undang-undang No. Sertifikat tanah yang merupakan produk resmi dari Badan Pertanahan Nasional dalam setiap pengeluarannya terdapat tanda atau ciri khas yang sulit untuk dipalsukan. Sertifikat tersebut membuat pemilik tanah akan terbebas dari masalah legalitas atau sengketa. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang. Sertifikat tanah sendiri tergolong sebagai dokumen pemerintah yang sangat penting. Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor. Pasal 2, 7, 17 dan 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) 2. 3 Jaminan Hak Atas Tanah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Untuk merealisasikan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas. Bahasa Indonesia. tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. 10/Ka/1963 tentang Penegasan Berlakunya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 bagi Gadai Tanaman Keras. Adapun langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat sertifikat tanah, antara lain: 1. Para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan 2. 1/2021, merupakan aturan turunan untuk melaksanakan keberlakuan Pasal 147 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang. 24 Tahun 1997) Pendaftaran tanah wajib didaftarkan pada PPAT (Pasal 37 UU No. Kewenangan Penandatanganan Buku Tanah Dan Sertipikat Pasal 18 Badan. No 6 Tahun 2015. Prosedur Pembuatan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Undang-Undang Dasar 1945 sendiri mengatur tentang keagrariaan atau pertanahan terdapat dalam Bab XIV tentang kesejahteraan Sosial, Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut : ^BumiSehingga, terhadap sertifikat hak atas tanah dapat diajukan gugatan ke PTUN dengan batas waktu untuk menggugat ke PTUN, yaitu 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. com, Sabtu (13/2/2021). Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara. Menjawab pertanyaan Anda selanjutnya tentang faktor yang menentukan besarnya biaya pemecahan sertifikat tanah adalah banyaknya bidang yang akan. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), PeraturanDalam Putusan Pengadilan Negeri Sumedang No. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah. Berita Terbaru Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. dalam penyempurnaan undang-undang tentang pemerintahan. Lalu, penjelasan tentang sertifikat tanah dapat kamu lihat di pasal 1 ayat 20 yang berbunyi:. Sertifikasi tanah-tanah desa dilakukan mengacu Pasal 11 ayat 2 Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. TEMPO. Dengan terbitnya Permen Agraria Nomor 9 Tahun 2019, Pemerintah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hukum Agraria Indonesia,Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2. Penguasaan tanah oleh negara yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) hingga saat ini tidak ada batasannya. Struktur hukum pertanahan menjadi tumpang tindih. Wacana awal yang ingin menamakannya sebagai “Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Dasar Hukum Tanah” dianggap terlalu sempit dalam merepresentasikan cakupan isi rancangan undang. PP ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 142 dan Pasal 185 huruf b Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hukum agraria Annisa Fitria SH. masih kurang mengetahui undang-undang dan peraturan tentang pertanahan khususnya tentang prosedur pembuatan sertifikat tanah, Ketersediaan tanah tidak seimbang dengan jumlah peminat yang memerlukan tanah serta pembangunan 6 Utoyo Sutopo, Masalah Penyalahgunaan Setifikat Dalam Masyarakat dan UpayaBerdasarkan Peraturan Pemerintah No. SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DALAM KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH. Pasal 106 ayat (1) Permen Agraria/BPN 9/1999. 3 Sertifikat tanah sebagai alat untuk menjamin kepastian hukum bagi mereka pemegang hak atas tanah sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 32 PP No. Kepada yang berhak diberikan sertipikat, yaitu suatu tanda bukti hak yang terdiri atas salinan buku tanah, dan surat ukur yang dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul (pasal 13 ayat (1), (2) dan (3), Sertipikat itu merupakan alat pembuktian yang kuat (pasal 13 ayat (4) j. Menyiapakan Dokumen. (Dasar kepastian hukum) Berkaitan dengan tujuan yang ketiga diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut yaitu untuk meletakkan dasar kepastian hukum, maka pada pasal 19 undang-undang UUPA diatur tentang pendaftaran tanah. 2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Pasal 1 angka 3Indonesia yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang penguasaan tanah secara umum di dalam Pasal 33 ayat (3) yang ditegaskan bahwa “Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara 2 1Boedi Harsono. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2. Status tanah eigendom ini, saat ini sudah tak diakui lagi di Indonesia. UUPA yang. 2. tata kerja Badan Pertanahan Nasional; b. v14i1. Pembuktian Hak Lama pada Pendaftaran Tanah.